DISINTEGRASI BANGSA

    A. Pemberontakan disebabkan agama

1. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan PKI di Madiun

    Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948, berpusat di wilayah sekitar Madiun, Jawa Timur. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini merupakan reaksi terhadap hasil Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolah rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI. Akibat perjanjian ini kelompok kiri yan menentang perjanjian Renville dan Nasionalisasi Tni membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin.  Kemudian pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Pemerintah Front National Daerah Madiun. Salah satu korban pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Gubernur Jawa Timur, RM Suryo dan dokter pejuang kemerdekaan, dr, Mawardi. Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer. Saat itu pasukan Divisi Siliwangi sedang ditarik dari Jawa Barat karena perjanjian Renvile. Pasukan ini mengepung pemberontah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dan berhasil memadamkan pemberontakan dalam waktu yang cepat.

Tokoh pemberontakan : Musso Munawar

2. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan G30S/PKI

    Kondisi ekonomi yang merosot di masa Demokrasi Terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi PKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan, sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Salah satunya ketika Angkatan Darat ditugaskan untuk memimpin banyak perusahaan asing yang diambil alih pemerintah untuk alasan nasionalisasi. PKI tidak menyukai kebijakan tersebut sehingga mereka menjuluki para perwira sebagai Kabir, yaitu Kapitalis Birokrat. Ketika itu ada tiga kekuatan besar dalam pemerintahan yaitu Angkatan Darat, PKI dan Presiden. Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang  G30S PKI adalah

    1. Pembentukan Angkatan Kelima
PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu Cina Chou En-Lai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965, dan menjanjikan akan memasok 100 ribu pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut, yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Martadinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada dibawah komando ABRI.

    2. Nasakom
Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang  G 30 S PKI dan menjadi bagian dari sejarah G30S PKI lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang pada tahun 1965, dan 3 juta orang lagi dari organisasi pergerakan pemudanya. Selain itu, masih ada beberapa organisasi yang diawasi dan dikontrol oleh PKI seperti pergerakan Serikat Buruh yang memiliki 3,5 juta anggota serta Barisan Tani Indonesia dengan 9 juta anggota juga merupakan bagian dari PKI, begitu juga dengan organisasi pergerakan wanita bernama Gerwani, organisasi penulis, artis, dan juga pergerakan para sarjana yang membuat PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung. Ketika pada Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekrit Presiden, ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jendral – jendral militer ke posisi yang penting, dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Sambutan PKI untuk Demokrasi Terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung Nasionalis, Agama dan Komunis atau NASAKOM. Angkatan Darat menolak ideologi NASAKOM tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani.
    3. Pembantaian Para Perwira TNI
Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30S PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30S PKI. Soekarno disebut – sebut menanggapi isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili, akan tetapi dalam prosesnya konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh keenam petinggi TNI AD.
TNI AD tersebut yaitu Letjen Ahmad Yani (Kastaf Komando AD), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri), Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri), Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri), Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman), juga membunuh Ade Irma Suryani putri dari Jendral Abdul Harris Nasution  yang selamat dari serangan tersebut dan menewaskan ajudannya, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean. Para korban yang dibuang ke Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta ditemukan pada tanggal 3 Oktober.
Selain itu ada beberapa orang lain yang juga menjadi korban yaitu Bripka Karel Sasuit Tubun (pengawal di kediaman resmi Wakil PM II dr. J. Leimena), Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta) dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kastaf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta). Ketahui juga mengenai sejarah lubang buaya, dan sejarah hari kesaktian Pancasila.

Tokoh pemberontakan : D.N. Aidit

3. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan DI/TII

    Gerakan NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar Negara. Dalam proklamasinya tertulis bahwa “Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam” atau lebih jelasnya lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa “Negara Berdasarkan Islam” dan “Hukum tertinggi adalah Al Qur’an dan Hadist”. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban Negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syari’at Islam, dan menolak keras terhadap ideologi selain Al Qur’an dan Hadist, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan Darul Islam tersebut menjadi terpecah. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai gerakan ilegal oleh Negara Indonesia, pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) ini masih berjalan meskipun dengan secara diam-diam di Jawa Barat, Indonesia.Pada Tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Negara Indonesia, dengan gerakannya yang disebut dengan DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/NII ini dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville. Saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, kelompok DI/TII ini dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Namun, setelah pasukan Siliwangi menjadwalkan untuk kembali ke Jawa Barat, kelompok DI/TII tersebut harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi. 

Usaha untuk meruntuhkan organisasi DI/TII ini memakan waktu cukup lama di karenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tempat tinggal pasukan DI/TII ini berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi DI/TII untuk bergerilya.
2. Pasukan Sekarmadji dapat bergerak dengan leluasa di lingkungan penduduk.
3. Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari orang Belanda yang di antaranya pemilik perkebunan, dan para pendukung Negara pasundan.
4. Suasana Politik yang tidak konsisten, serta prilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan.

Selanjutnya, untuk menghadapi pasukan DI/TII, pemerintah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meringkus kelompok ini. Pada tahun 1960 para pasukan Siliwangi bekerjasama dengan rakyat untuk melakukan operasi “Bratayudha” dan “Pagar Betis” untuk menumpas kelompok DI/TII tersebut. Pada Tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan para pengawalnya di tangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayudha yang berlangsung di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati, dan dan setelah Sekarmadji meninggal, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat dimusnahkan.

Tokoh pemberontakan : Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

    B. Pemberontakan disebabkan kepentingan

1. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan ANDI AZIZ

    Pada awal tahun 1950-an ia memimpin para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara mendirikan TII (Tentara Islam Indonesia) kemudian bergabung dengan Darul Islam (DI), hingga di kemudian hari dikenal dengan nama DI/TII di Sulawesi Selatan dan Ten

ggara.
Pada tanggal 3 Februari 1965, melalui Operasi Tumpas, ia dinyatakan tertembak mati dalam pertempuran antara pasukan TNI dari satuan Siliwangi 330 dan anggota pengawal Kahar Muzakkar di Lasolo. Namun tidak pernah diperlihatkan pusaranya, mengakibatkan para bekas pengikutnya mempertanyakan kebenaran berita kejadiannya. Menurut kisah, jenazahnya dikuburkan di Kilometer 1 jalan raya Kendari.
Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :

1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan ada pula yang mengatakan bahwa andi aziz telah meninggal dunia karena di tembak oleh Suharto tetapi untuk sebahagian masyarakat Sulawesi Selatan ada pula yang mempercayai bahwa beliau tidak di tangkap dan tidak di tembak mati
pernyataan ini saya kutip ketika berdiskusi dengan salah seorang tokoh pemberontak yang masih hidup saat ini dan mengeluarkan stated bahwa kahar muzakkar masih hidup kalau di tembak karena memiliki ilmu kebal (Metafisik), dan juga ada stated yang lain saya temukan ketika masuk ke sebuah perkampungan di daerah Gowa Makassar yang menyatakan bahwa Kahar Muzakkar masih hidup dan tinggal di dalam kampung ini dan sedang melakukan pergerakan.

percaya atau tidak itulah yang saya dapati ketika sedang melakukan trip di pedalaman-pedalaman Sulawesi Selatan.

Tokoh Pemberontakan : Abdul Qahhar Mudzakkar

2. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan APRA

    Setelah Indonesia melangsungkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, tidak lantas membuat Indonesia langsung terbebas dari berbagai macam peperangan. Oke, di sini kita akan membahas tentang latar belakang pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) nih, Squad. Jadi peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki Kota Bandung. RG Squad pastinya bertanya-tanya apa sih penyebabnya? Nah latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris (TNI) dengan tentara pendukung federalis (KNIL/KL).

Kalian tahu? Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil mengusai markas Staf Divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit Divisi Siliwangi. Setelah mengusasi Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh menteri-menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) yang saat itu tengah bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan lho Squad. Semuanya itu berkat pasukan APRIS. APRIS mengirimkan kesatuan-kesatuannya yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Perdana Menteri RIS pada waktu itu Drs. Moh. Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda dalam merespon hal tersebut. Nah, berkat perundingan yang diadakan oleh Drs. Moh. Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan Kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS.

Tokoh pemberontakan : Raymond Westerlin

3. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan RMS

    Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketengangan antarkelompok masyarakat lho, RG Squad! Beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya Maluku. Kalian tahu kenapa? Nah, di artikel ini kita bahas mengapa beberapa wilayah tersebut tidak setuju dengan didirikannya NKRI, hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat.

Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indoensia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Leimena dikirim oleh Pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soumokil, justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain lho, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai, membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Kalian tahu ngga beliau itu siapa? Beliau itu adalah panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soumokil dijatuhi hukuman mati.

Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Soumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang di tempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia.

Tokoh pemberontakan : Mr. Christian Soumokil

    C. Pemberontakan disebabkan pemerintahan

1. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta

 Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti :

1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual

Tokoh pemberontak : 

2. Faktor penyebab  terjadinya pemberontakan BFO

    Dalam sejarah persoalan negara Federal dan BFO terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat diselesaikan oleh konferensi. Konferensi tersebut tidak dapat memutuskan permasalahan tentang perbedaan keinginan dalam penggunaan atau tidak lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih oleh NIT (Negara Indonesia Timur). Dalam permasalahan negara federal tersebut secara tidak langsung dapat menjatuhkan kabinet NIT. BFO sendiri juga memiliki pertentangan di batang tubuhnya. BFO telah dipecah menjadi dua kubu sejak dibentuk pada bulan Juli 1948 di Bandung. Dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO terdapat dua kubu BFO. Kelompok BFO yang pertama melakukan kerjasama dengan RI untuk membentuk Negara Indonesia Serikat dan menolak kerjasama dengan Belanda. Pelopor kubu pertama BFO ialah R.T. Djumhana (Negara Pasundan), Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) dan R.T. Adil Puradiredja. Kelompok BFO yang kedua dipelopori oleh dr. T. Mansur (Sumatera Timur) dan Sultan Hamid II (Pontianak). Kubu kedua BFO ini menginginkan agar mempertahankan kerjasama garis kebijakan dengan Belanda. Kedua kubu BFO semakin sengit melakukan pertentangan saat Agresi Militer II yang dilancarkan oleh Belanda.

Selanjutnya terjadi peristiwa konfrontasi dalam sidang BFO antara Sultan Hamid II dengan Anak Agung. Namun Sultan Hamid II dikemudian hari melakukan kerjasama untuk mempersiapkan perlawanan kepada pemerintahan RIS dengan APRA Westerling. Inilah yang menjadi sejarah dalam persoalan negara federal dan BFO. Semakin lama persaingan antara golongan Unitaris dan Federalis pada tahun 1949 setelah KMB (Konferensi Meja Bundar) lebih merujuk pada konflik terbuka dalam bidang militer. Pada akhirnya masalah psikologis dapat timbul akibat pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Dalam KMB terdapat salah satu ketetapan yang menuturkan bahwa APRIS memiliki anggota dari TNI dan dari mantan personil anggota KNIL. Anggota APRIS dari TNI dijadikan sebagai inti anggota namun keberatan untuk melakukan kerjasama dengan KNIL (bekas musuhnya). Namun berbeda dengan anggota KNIL yang menentang anggota TNI masuk ke negara bagian dan memaksa agar KNIL dijadikan sebagai aparat negara bagian. Pertentangan ini digambarkan dalam kasus Andi Aziz (mantan pasukan KNIL) dengan APRA Westerling. Lantas bagaimana upaya pemerintah dalam persoalan negara federal dan BFO? Penumpasan BFO dilakukan dengan cara membubarkan negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda. Pada akhirnya penumpasan BFO mengakibatkan RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi bubar dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kembali terbentuk.

Pergolakan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan hal hal negatif saja. Tetap juga mengakibatkan terjadinya persatuan bangsa yang sifatnya positif. Hal ini dapat dilihat setelah KMB ingin mempertahankan keberadaan negara negara bagian. Namun harus menghadapi tuntutan rakyat agar RI bersatu dengan negara bagian atas tuntutan dari rakyat.

Tokoh pemberontakan :

Nama : Hanun Sabrina

Kelas  :  XII MIPA 1